PERDAGANGAN BEBAS DAN PENERAPAN STANDARDISASI LINGKUNGAN
DALAM PERSPEKTIF POSTMODERNISME
Oleh: Erna Yuliandari

ABSTRACT
The article explain about the relation betwen free trade and enviroment. In Postmodemisme prespectif the issued of free trade and envinoment is about discourse, power and knowledge from first world state to third world state. In this free trade era, environment become one of the factor to limit traffic commerce of inter-states. By normatif this demarcation is meant to protect the quality of global environment of negative effects emerging from is rapid of current him commerce of world. Environmental bearing with commerce strategy is especially used by nations go forward. From the aspect of look into nations expand policy like this looked into more is representing of politics trade nations go forward to designedly to limit to access international trade of nations expand especial at commodity type which is have natural resources bases to and labour intensive.

Keywords : perdagangan bebas, lingkungan, postmodernisme

Pendahuluan 
Isu tentang perdagangan bebas semakin mengemuka terutama sejak WTO (World Trade Organization) menggantikan posisi GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Dengan disyahkannya organisasi perdagangan dunia tersebut, maka perdagangan internasional dewasa ini telah memiliki suatu institusi. Disisi lain isu tentang lingkungan hidup menggejala terutama sejak KTT Bumi di Rio De Janeiro tahun 1992 yang telah menghasilkan lima keputusan penting, salah satunya adalah agenda 21 yang memuat program yang harus dilaksanakan (action program) di bidang lingkungan dan pembangunan. 
Sejak tahun 1970-an masalah lingkungan telah dirasakan umat manusia sebagai persoalan bersama yang menuntut pengelolaan bersama baik oleh negara-negara maju maupun Negara-negara berkembang. Fenomena-fenomena seperti pemanasan global, lubang ozon, hujan asam menjadi sumber ketakutan bagi umat manusia. Komitmen negara-negara maju dan berkembang untuk melestarikan lingkungan hidup tidak diragukan lagi. 
Tata ekonomi dunia dewasa ini yang pro pasar (industrialisasi), kerap dianggap sebagai pemicu kerusakan lingkungan Lebih dari seperempat perdagangan barang dagangan di dunia ini melibatkan barang-barang yang langsung diturunkan dari basis sumber daya alam yang menyangga perekonomian global. Sebagian besar negara-negara berkembang mendominasi ekspor barang-barang tersebut jika dibanding dengan negara-negara industri. Kondisi ini disamping menguntungkan karena mendatangkan devisa, disisi lain negara-negara berkembang sangat rawan terhadap kerusakan sumber daya alam yang ditimbulkan oleh perdagangan yang berbasis sumber daya alam. 
Sejak mengglobalnya masalah lingkungan, banyak yang memperdebatkan antara kepentingan ekonomi (GNP, pembangunan, industrialisasi) dengan kepentingan lingkungan yang bertujuan melindungi kualitas lingkungan sehingga tetap berada dalam batas-batas kemampuannya dalam mendukung kehidupan diatasnya. Jika para ahli lingkungan hidup khawatir bahwa perdagangan babas akan merusak sumber daya alam, maka para penganjur perdagangan bebas cemas bahwa kebijakan lingkungan hidup justru akan membawa kerugian besar dalam perdagangan. 
Dalam era perdagangan bebas ini, lingkungan menjadi salah satu faktor untuk membatasi lalu lintas perdagangan antar negara. Secara normatif pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi kualitas lingkungan global dari efek-efek negatif yang muncul dari derasnya arus perdagangan dunia. Pengkaitan lingkungan dengan strategi perdagangan terutama digunakan oleh negara-negara maju. Dari sudut pandang negara–negara berkembang kebijakan seperti ini dipandang lebih merupakan politik dagang negara-negara maju untuk dengan sengaja membatasi akses perdagangan internasional dari negara-negara berkembang terutama pada jenis komoditi yang berbasiskan sumber daya alam dan yang padat karya. Pada komoditi jenis ini negara-negara berkembang mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga muncul istilah disguissed non tariff trade barrier, dimana lingkungan dilihat sebgai hambatan non tarif yang tersamar dalam perdagangan. 
Dipihak lain negara-negara maju membenarkan tindakannya dengan dalih Consumer’s driven. Negara maju mengklaim bahwa konsumen di negaranya sangat peduli tentang produk– produk yang bersahabat dengan lingkungan, yang tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan, baik pada masa pra produksi hingga pada pembuangan sampahnya. Ada argumen lain yang membenarkan tentang pembuangan limbah ke negara berkembang (rniskin), bahwa udara bersih adalah barang mewah atau sekedar masalah estetika yang belum dibutuhkan oleh mereka yang miskin. Sebagian besar perhatian mengenai limbah industri berkutat pada pengaruh-pengaruhnya di masa mendatang dan dampak langsung limbah tersebut terhadap kesehatan mungkin sangat sedikit. Dalam studi lingkungan dikenal istilah NIMBY (Not In My Back Yard), yang merupakan gejala munculnya sikap individualistis bahwa masyarakat tidak mau menanggung masalah disekitarnya akibat pencemaran lingkungan. Masyarakat negara maju sadar bahwa polusi dan pencemaran akan menurunkan kualitas hidup mereka. Kemudian masyarakat negara maju mendesak untuk mengalihkan industri dan produk teknologi yang tidak ramah lingkungan ke negara lain. Fenomena NIMBY ini misalnya ditunjukkan dengan relokasi industri tidak efisien dan kotor dari negara maju ke negara berkembang. Muncul kebijakan relokasi industri dan alih teknologi yang selalu dikampanyekan oleh negara maju ke negara berkembang. Sepintas kebijakan dan program itu mulia membantu masyarakat negara berkembang, tetapi dibelakangnya ada pengalihan industri yang kotor dan penjualan second hand technology, yang diperlicin dengan hutang luar negeri yang dikemas sebagai bantuan lunak. Sebaliknya pemerintah negara berkembang merasa bangga menerima program-program internasional yang dikemas secara halus dengan bantuan tenaga ahli, bantuan teknis, bantuan pinjaman lunak dan berbagai paket bantuan. 
Perdagangan bebas yang mensyaratkan adanya kebebasan arus barang, jasa maupun investasi antar negara anggota yang ditandai dengan pengurangan bahkan penghapusan hambatan tarif maupun non tarif menimbulkan pertanyaan apakah era perdagangan babas tersebut akan paralel dengan kepentingan lingkungan terutama di negara-negara berkembang yang mengalami gap ekonomi yang tajam terhadap Negara-negara maju. 
Aspek lingkungan sebagai pembatas perdagangan internasional muncul dengan berkembangnya standardisasi perdagangan yang memuat aspek penilaian tentang manajemen lingkungan. Standar-standar internasional dengan maksud seperti ini antara lain Ecolabelling dan ISO 14000. Sertifikasi Ecolabelling difokuskan pada produk-produk kayu yang berasal dart sumber daya hutan, sedangkan sertifikasi ISO 14000 akan mencakup semua produk yang diperdagangkan secara internasional. Tampaknya dalam perkembangannya upaya negara maju untuk mensosialisasikan syarat-syarat lingkungan dalam kancah perdagangan internasional terhadap negara berkembang tidak hanya pada produkproduk kehutanan saja tetapi pada semua produk. 
Komitmen terhadap lingkungan dilakukan oleh Indonesia dengan meratifikasi dan mengimplementasikan hasil-hasil pertemuan KTT Bumi ke dalam perundang--undangan nasionalnya. Dalam hal ini Indonesia memiliki alat maupun hukum seperti UU Lingkungan Hidup, peraturan AMDAL bagi proyek yang akan didirikan, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pengolahan Lingkungan), memiliki kementrian lingkungan hidup, dan lainlain. Untuk mengantisipasi gencarnya tuntutan negara-negara maju mengenai standardisasi baik standar manajernen mutu maupun yang berkaitan dengan lingkungan, Indonesia telah mengadopsi sejumlah standar-standar Internasional. Misalnya Dewan standar Nasional (DSN), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan untuk mensiasati ketentuan ekolabel, Indonesia telah mendirikan Lembaga Ekolabel Indonesia. Sebagai warga dunia yang telah meratifikasi KTT Bumi dan sekaligus menjadi anggota WTO, kekuatiran negara berkembang akan diberlakukannya standardisasi lingkungan juga menjadi kekuatiran Indonesia. Misalnya ketentuan tentang ecolabelling wood sertification programme, yaitu suatu kebijakan yang mensyaratkan agar negara-negara tropis memberi tanda atas komoditi kayu mereka yang menjamin bahwa produk tersebut dihasilkan tanpa rnerusak lingkungan. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara eksportir kayu tropis terbesar hal ini menjadi ancaman. Bagi pengusaha-pengusaha kayu Indonesia ketentuan ini memanifestasikan ketakutan negara–negara maju yang kuatir tersaingi dalam arena perdagangan internasional khususnya dalam komoditi kayu. 
Mengglobalisasinya isu lingkungan telah menempatkan negara berkembang pada posisi dilematis antara mendahulukan kepentingan ekonominya atau kepentingan lingkungannya. Disatu sisi komitmen mereka terhadap lingkungan tampak dengan meratifikasi dan mengimplementasikan hasil-hasil pertemuan Konferensi Stockholm maupun hasil KTT Bumi ke dalam perundangundangan nasionalnya. Disisi lain negara maju dengan dalih consumer’s driven membuat suatu kondisi yang menaharuskan negara pengekspor mengikuti aturan main yang telah dibuatnya, dalam hal ini adalah menciptakan standardisasi lingkungan. 
Negara-negara maju mengumumkan bahwa la semakin meningkatkan kesadaran lingkungannya. Segala komoditas perdagangan ditetapkan dengan persyaratan ketat sehingga menjadi Environmental Friendly Product. ( M. Baiquni dan Susilawardani, 2002 : 187 ) Sejumlah negara-negara berkembang tampaknya mulai kewalahan karena pada umumnya tidak menguasai inovasi teknologi dan manajemen lingkungan. Di belakang isu lingkungan sebenarnya negara-negara maju telah menyiapkan inovasi teknologi dan manajernen lingkungan. Ini berarti negara-negara berkembang harus membeli teknologi dan sistem dari negara maju untuk memenuhi persyaratan teknis agar komoditasnya dapat masuk dalam perdagangan dunia. Fenomena Green Consumerism ( Zumrotin K Susi lo, 1995: 1 ) serta kebutuhan akan Cleaner Production ( Nico Ngani dan Tontjo Tnunay 1996 : .61 ) menghadirkan kompetisi para produsen dalam menarik simpati dari konsumen dengan jargon “moralitas”, dengan kata lain tetap berpostur kapitalis tapi bagaimana tetap menggiring dalam nuansa “hijau” atau disebut sebagai green capitalism. Standar -standar lingkungan internasional sengaja diterapkan untuk membatasi arus perdagangan internasional, khususnya untuk membatasi perdagangan dari negara-negara berkembang yang berbasis pada sumberdaya alam. Dalam kasus ini saya mencoba menjelaskan bagaimana perspektif postmodernisme (meminjam analisis Foucoult) menjelaskan penerapan standardisasi lingkungan sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan kapitalis?

Perspektif Postmodernisme 
Pembangunan dalam postmodernisme merupakan sebuah wacana yang diciptakan oleh dunia pertama. Konsep pembangunan sangat erat kaltannya dengan hubungan kekuasaan. Esensi pembangunan dalam perspektif postmodemisme adalah sebagai berikut: Pertama, melihat gagasan konsep pembangunan adalah pengetahuan. Oleh karena itu gagasan pembangunan sangat erat kaitannya dengan pola kekuasaan. Kedua, pembangunan menciptakan konsep yang abnormal bagi negara dunia ketiga yang dianggap belum modern. Ketiga, untuk menjadikan negara dunia ketiga menjadi modern, maka negara dunia pertama mendominasi negara dunia ketiga dengan menggunakan mekanisme tertentu untuk mendisiplinkan dan menormalkan negara dunia ketiga. 
Dengan meminjam analisis Foucoult, dimana studi Foucoutt ini bertujuan memahami bagaimana proses disiplin, normalisasi dan penggunaan kekuasaan yang telah diterapkan diberbagai pengalaman (kegilaan, sakit, pengetahuan tentang manusia dan seksualitas) yang didalamnya terdapat praktek discursive. Praktik kekuasaan dapat dilihat, tetapi sulit untuk diidentifikasi, yakni di dalam diskursus tempat manunggalnya kekuasaan dan pengetahuan. Dalam setiap masyarakat produksi diskursus dikontrol, diorganisasi dan disebarkan menurut beberapa prosedur. Jadi diskursus bukan sekedar wacana, melainkan gagasan yang memiliki sistem kekuasaan dan dominasi. 
Untuk menjadikan negara dunia ketiga yang abnormal menuju Ice normal, seperti negara dunia pertama, ada proses yang disebut sebagai govemmentality. Dengan kata lain untuk menyembuhkan negara dunia ketiga dari ‘sakitnya’, maka dibutuhkan dunia pertama sebagai ‘doktemya’. Ada resep dari dunia pertama yang diberikan kepada dunia ketiga untuk menyembuhkan ‘sakitnya’. Negara dunia ketiga ditundukkan dengan mendisiplinkannya melalui resep-resep yang berupa pengetahuan tentang strategi--strategi untuk mencapai kemajuan. Salah satu strategi tersebut adalah dengan menciptakan pakar atau expertise menurut spesialisasi bidangnya masing-masing dan menjadikan negara dunia ketiga sebagai obyek penelitian sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. 
Ketika isu lingkungan hidup mengglobal dan perdagangan babas mendapat tempat yang utama, negara dunia ketiga kelabakan dan tidak mampu berbuat banyak ketika negara maju mensyaratkan berbagai produk dari negara berkembang harus memenuhi standardisasi lingkungan yang sudah mereka tetapkan, agar produknya dapat masuk dalam perdagangan dunia. Munculnya standar lingkungan internasional berupa ISO 14000 dan ecolabelling menjadikan negara dunia ketiga seperti Indonesia harus mau mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan oleh lembaga internasional itu. 
Dengan meminjam analisis Foucault yaitu tentang discourse, power dan knowledge, dapat dilihat jenis kekuasaan/ pengetahuan yang sedang diterapkan untuk meyakinkan agar rakyat dunia ketiga (negara berkembang) menerima model perilaku ekonomi dan budaya tertentu yaitu kapitalisme. Foucoult mengatakan bahwa pembangunan adalah alat untuk rnendominasq Mansour Fakih, 2002: 186). Diskursus pembangunan menjadi strategi dominasi, dimana dunia pertama menggunakan alasan untuk mengatasi “keterbelakangan” di dunia ketiga, yang sengaja drancang setelah perang dunia kedua. Padahal keterbelakangan rakyat akibat kolonialisme yang panjang. Setelah dilontarkan diskursus pembangunan, tidak saja mereka melanggengkan dominasi dan eksploitasi ekonomi pada dunia ketiga, tetapi justru diskursus pembangunan itu sendiri menjadi media penghancuran setiap gagasan altematif rakyat dunia ketiga. Analisis diskursus sangat membantu kita untuk memahami kekuasaan yang tersembunyi dibalik pengetahuan. 
Dengan meminjam analisis Foucoutt, dapat dilihat jenis kekuasaan pengetahuan yang sedang diterapkan untuk meyakinkan agar rakyat dunia ketiga menerima model perilaku ekonomi dan budaya tertentu (kapitalisme). Proses ini tidak hanya menyangkut sektor ekonomi, tetapi juga menggusur sistem sosio-budaya dan politik dan tunduk pada ekonomi. Ada sejumiah strategi besar yang dikembangkan oleh negara maju dalam melanggengkan dominasi mereka terhadap dunia ketiga. Pertama, adalah discourse of underdevelopment, ini berkaitan dengan aparat pembangunan (dari organisasi internasional, bank dunia, IMF, dan badan pembangunan lokal), dan berbagai teori pembangunan yang diproduksi oleh organisasi internasional, ahli diberbagai universitas Amerika dan Eropa. Kedua, strategi untuk penetrasi dan kontrol dunia ketiga melalui teknologi komunikasi dan informasi, khususnya media massa, TV dan film (Arturo Escobar, 1985). Negara dunia pertama merupakan negara kaya, dengan kekayaan dan teknologi, merasa mampu untuk menyelamatkan kemajuan dunia dengan menciptakan Marshal Plan, yang dengannya cepat atau iambat negara miskin akan kaya, keterbelakangan berubah menjadi pembangunan. Organisasi internasional dibuat untuk tujuan ini, diperkuat dengan pengetahuan ekonomi baru (growth) dan diperkaya dengan desain sistem manajemen yang canggih yang membuat mereka yakin akan berhasil. Dibalik niat kemanusiaan dan wawasan positif ini, terciptalah bentuk kekuasaan dan kontrol baru yang lebih halus. Dunia ketiga menjadi target dari kekuasaan dalam berbagai bentuk, dari iembaga kekuasaan baru Amerika Serikat dan Eropa, lembaga internasional, universitas, badan perencanaan, modal besar, sehingga dalam beberapa tahun telah mencapai ke semua lapisan masyarakat. 
Dengan jargon untuk menyelamatkan lingkungan dari degradasi dan disatu sisi untuk menyelamatkan perdagangan internasionalnya, negara maju (negara dunia pertama) mempersiapkan sebuah strategi berupa standardisasi lingkungan yang dibuat berdasarkan teknologi dan kemampuan sistem manajemen lingkungannya. Sasaran penerapannya adalah negara berkembang (negara dunia ketiga), agar mau mengadopsi standar lingkungannya dan menjalankannya dalam sistem perdagangan internasional. Standar Ecolabelling diciptakan melalui kesepakatan dalam lembaga ITTO (International Tropical Timber Agreement) dan /SO 14000, melalui lembaga ISO (The International Organization for Standardization) yang berkedudukan di Jenewa.

Perdagangan Bebas Dan Penerapan Standarisasi Lingkungan Dalam Prespektif Postmodernisme 
Munculnya kesadaran akan pentingnya kualites lingkungan hidup secara global mendorong pendekatan untuk menginternalisasikan biaya lingkungan kedalam perhitungan ekonomi. Pendekatan ini mensyaratkan dimasukkannya biaya kerusakan lingkungan dalam biaya sebuah proses produksi. Pada hakekatnya pihak yang menyebabkan degradasi lingkungan bertanggungjawab atas biaya sosial dan biaya ekonomi yang timbul. Prinsp ini dikenal dengan polluter pays principle. 
Munculnya kepedulian yang menonjol di negara-negara maju untuk mengetatkan standardisasi lingkungan telah menimbulkan cost tambahan dalam proses produksi, terutama untuk jenis industri yang berbasis pada SDA maupun yang berpotensi untuk mengeluarkan polusi (seperti industri zat kimia, industri logam). Untuk mengurangi beban biaya tambahan tersebut beberapa industri lerbang ke Negara-negara berkembang yang memiliki standar lingkungan yang lebih longgar, sehingga industri-industri tersebut tidak terlalu repot memikirkan teknologi pengolah limbah misalnya yang relatif lebih mahal.
Kecenderungan diatas mendapat momentum ketika pada tahun 1980-an sejumlah industri pestisida negara maju mengalir ke negara berkembang. Padahal zat-zat pestisida yang dimaksud sudah lama dilarang pemakaiannya di negara-negara maju karena berbahaya bagi kesehatan Industri tersebut mendapat sambutar. hangar di negara berkembang, waktu itu negara berkembang sedang gencar-gencarnya dengan revolusi hijaunya.
Aspek linakungan sebagai pembatas perdagangan internasional muncul dengan berkembangnya standardisasi perdagangan yang memuat aspek penilaian tentang manajemen lingkungan. Standar-standar internasional dengan maksud seperti ini antara lain ecolabelling dan ISO 14000. Pada pertengahan 1996, diluncurkan suatu standar baru dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan manajemen lingkungan. Standar barn tersebut dikeluarkan ISO dengan nomor seri ISO 14000. Perbedaan ISO 14000 dengan ecolabelling yang diperkenalkan ITTO (International Tropical Timber Agreement) terletak pada bidang cakupannya. Sertifikasi ecolabelling difokuskan pada produk-produk kayu yang berasal dari sumber daya hutan. Sedangkan sertifikasi dalam rangka ISO 14000 akan mencakup semua produk yang diperdagangkan secara internasional. 
Tampaknya upaya-upaya negara-negara maju untuk ‘mensosialisasikane syarat-syarat lingkungan dalam kancah perdagangan internasional terhadap negara-negara berkem bang tidak cukup sampai pada produk-produk kehutanan saja. Kekuatiran akan longgarnya peraturan di lingkungan negara berkembang yang diangap menjadi comparative advantage dalam meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional, memaksa diterapkannya standar yang sama antara negara maju dan negara berkembang pada semua produk. 
Brian Rothery (1996 :43) rnengemukakan ISO 14000 terdiri dari enam sub komisi yang menangani enam bidang pekerjaan, yaitu mencakup: 
Sistem pengelolaan lingkungan 
Investigasi dan auditing yang berkaitan dengan lingkungan
Pelabelan produk yang ramah lingkungan (ekolabel). 
Evaluasi untuk kinerja lingkungan 
Pengkajian siklus hidup 
Pendefinisian 
ISO 14000 merupakan hasil konsensus dari sekitar 113 anggota-anggota yang tergabung dalam ISO (International Standarization Organization). Pendekatan yang dipakai dalam ISO 14000 adalah meliputi seluruh daur hidup suatu produk “from the craddle to the grave” yaitu mulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan pembuangan produk yang habis masa pakainya. Bahan baku diperoleh tidak dengan merusak/mencemari lingkungan. Proses produksinya hemat bahan baku dan efisien datam penggunaan energi, limbah proses tidak mencemari lingkungan. Selama masa pakainya pun tidak menyebabkan munculnya permasalahan lingkungan seperti mengeluarkan CFC yang menjebokan lapisan ozon atau melepas tirnah hitam yang berbahaya bagi kesehatan. Setelah produk habis masa pajaknya, pembuangannya perlu berwawasan lingkungan atau berpeluang dirnanfaatkan kembali melalui program reuse dan recycling. 
Ecolabelling merupakan satah satu dari program perjanjian ETTO (International Tropical Timber Agreement). ITTO dibentuk pada tanggal 18 Nopember 1983, sebanyak 69 negara (36 negara produsen dan 33 negara konsumen) menyepakati serta mensyahkan suatu perjanjian internasional mengenai kayu tropis. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menyediakan sebuah kerangka dan konsuitasi yang efektif diantara negara-negara produsen dan konsumen kayu tropis, meningkatkan perluasan dan diversifikasi perdagangan internasional kayu tropis dan peningkatan kondisi struktural dalam pasar kayu tropis, memajukan dan mendukung penelitian dan pengembangan dengan maksud meningkatkan manajemen hutan dan pemanfaatan kayu serta mendorong pengembangan kebijaksanaan nasional yang ditujukan pada pemanfaatan secara berkesinambungan dan konservasi hutan tropis dan sumber genetiknya, dan memelihara keseimbangan ekologis di dalam wilayah yang menjadi fokus perhatian ( UNEP 1989 : 219 ). Isu-isu yang berkembang sehubungan dengan kayu tropis menyebutkan bahwa hutan tropis adalah pana-paru dunia dan dikaitkan dengan salah satu penyebab terjadinya pemanasan bumi (global warming) yang berarti pula seluruh dunia tanpa terkecuali negara-negara berkembang berkewajiban melestarikannya. ITTO memfokuskan kegiatannya pada sistem manajemen hutan. Hal ini tampak pada pengakuan bahwa kayu tropis dipandang mempunyai dua aspek sebagai sebuah sumber (resources) dan sebagai sebuah komoditi. Untuk itulah maka perlu ada standar Ecolabel untuk kayu tropis yang diperdagangkan di pasaran internasional. Ecolabel mulai dilaksanakan pada tahun 2000, yang diberikan pada kayu yang merupakan hasil budidaya Lestari. Dewasa ini isu sentral dalam lingkungan global yang melibatkan negara berkembang termasuk Indonesia adalah berkaitan dengan penggundulan hutan sebagai akibat pemanfaatan yang semena-mena serta konservasi hutan menjadi lahan bagi kepentingan lain. Isu deforestasi hutan tropis merupakan masalah yang berkepanjangan antara negara maju dan negara berkembang. Hal itu tampak pada saat persiapan KIT Bumi di Rio De Janeiro Brasil. Dalam sidang persiapan di New York sebenarnya telah disetujui agar negara maju membuat jadwal waktu pengurangan emisi CO2. Akan tetapi hal itu ditentang keras oleh AS, sehingga akhirnya jadwal itu dibuang dari naskah konvensi yang disetujui di Kit Bumi. AS bahkan mengambil inisiatif untuk menyediakan dana US $50 juta untuk reboisasi daerah tropis. Alasannya ialah bahwa penurunan kadar CO2 dalam atmosfer dengan reboisasi lebih murah daripada dengan pengurangan emisi CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil. Padahal emisi CO2 ciari pernbakaran bahan bakar fosil sekitar emisi total sedunia dan sebagian tesar emisi itu terjadi di negara maju. Akibatnya negara berkembang menuduh bahwasannya negara-negara maju pada hakikatnya menganggap negara tropis sebagai “septink tank” bagi limbah gas CO2 mereka Mereka mendapat manfaat ekonomi yang besar dari produksi dan konsumsi energi dan negara tropis hanya mendapation manfaat madinal dari reboisasi Anairsis CSIS, 1992 510).
Isu tentang deforestasi ini diwujudkan metalui gerakan anti kayu fropis di negara-negara maju, yang menotak dan melarang pemanfaatan produk kayu yang dihasilkan dari hutan tropis. Mereka menuduh bahwa kayu-kayu tersebut telah dihasilkan metalui cara-cara yang tidak bersahabat dengan lingkungan yakni menimbulkan penggundulan hutan. Tekanan ini mengakibatkan turunnya devisa melalui sektor pengolahan kayu. Sebagai salah satu upaya untuk meredam gejolak penolakan pernakaian kayu tropis, Indonesia yang bergabung dalam organisasi perdagangan kayu tropis, ITTO. Pemerintah Indonesia juga mendirikan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), yang berfungsi sebagai lembaga yang memberikan penilaian apakah kayu yang diperdagangkan secara internasional sudah berasal dari hutan yang dikelola secara lestari atau tidak. 
Secara komprehensif sertifikasi ecolabel dimaksudkan untuk (a) menjamin bahwa pengelolaan hutan memenuhi standar tertentu (b) menjamin bahwa produk yang terbuat dari kayu yang berasal dari pengelolaan hutan berwawasan lingkungan (c) menjamin bahwa suatu produk tertentu dihasilkan melalui proses yang akrab lingkungan (Buletin Litbang Perdagangan, No. 37 : 6). Menanggapi adanya desakan negara-negara maju untuk memberlakukan ketentuan tentang ecolabel, banyak negara berkembang yang menolak kebijakan tersebut, dengan alasan keterbatasan dalam hal teknologi, sumberdaya manusia, serta investasi dalam hal petaksanaan program ecolabet 
Masalah isu deforestasi hutan di negara berkembang yang menonjol adalah akibat ketidakimbangan akses komunikasi antara kedua pihak Negara-negara maju akses dalam mengkomunikasikan setiap isu yang muncul dengan cepat sedangkan di negara-negara berkembang sangat lamban mengantisipasi keadaan itu. Dengan demikian desakan negara-negara maju agar pendagangan kayu tropis menggunakan sistem ecolabelling, merupakan politik dagang semata yang dimaksudkan untuk membatasi akses pasar global bagi negara-negara berkembang. 
Standar-standar yang diciptakan oleh negara maju menimbulkan perbedaangap teknologi, finansial, dan sumberdaya manusia antara negara majti dan negara berkembang membuat perbedaan-perbedaan penting untuk bisa sampai pada standar tertentu. Oleh karenanya berkembang pendapat yang mengakui bahwa standar-standar yang diadopsi dan negara maju belum tentu sesuai untuk diterapkan di negara berkembang. Hal ini juga dimuat dalam salah satu prinsip politik dalam Deklarasi Rio de Janeiro Brasil, bahwa: “Negara-negara harus memberikan peraturan tentang lingkungan yang efektif. Berbagai standar di bidang lingkungan pengelolaan yang obyektif dan penentuan prioritas harus merefleksikan aspek lingkungan dan pembangunan. Standar yang diterapkan Negara-negara tersebut (maju) dapat saja tidak sesuai apabila diterapkan di negara-negara berkembang dan bahkan dapat menimbulkan dampak ekonomi dan social yang negatif. 
Meskipun penerapan standar-standar yang berkembang akhir-akhir ini tidak wajib tetapi lebih bersifat sukarela Voluntarily", Indonesia dan negara berkembang lainnya tidal( punya pilihan lain setain ikut terlibat dicialamnya terutama apabila standar-standar tersebut bertaku secara global dan mengenai komoditikomoditt elcspor. Perkembangan standar lingkungan adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan Indonesia menyangkut daya saing produknya di pasaran internasional. Pada masa-masa yang akan datang pemakaian standar-standar yang dimaksud lebih menjadi suatu keharusan akibat tuntutan konsumen yang meningkat terhadap produk yang lebih berwawasan lingkungan. 
Perkembangan-Perkembangan dalam era iberalisasi perdagangan mendukung dilaksanakannya cara-cara seperti itu untuk membatasi efek negatif dari derasnya arus perdagangan sebagai dampak dkuranginya hambatan-hambatan perclagangan. Oleh karenanya negara yang gagai menerapkan standar tersebut dalam jangla waklit panjang menghadapi resko seperti kehilangan pasar, pebrangan dan pemboikotan produk peraturan/ ketntuan yang lebih restriclif, hulaman keras dan ketidakmanpuan merekrut orang-orang berkualitas. VVTO sebagai sebuah pertiagangan global membarkan dasar legalitas terhadap penggunaan standar-standar perdagangan dengan alasan untuk melindungi kesehatan dan keamanan manusia, tanamtanaman dan hewan. Keterlibatan negaranegara berkembang seperti Indonesia dalam standardisasi lingkungan global justru diharapkan dapat mencegah negara-negara maju untuk memanfaatkan standar-standar yang ada sebagai penghambat yang tersamar terhadap perdagangan negara-negara berkembang. 
Sayangnya sistem sertifikasi dan pengujian di Indonesia masih diragukan negara-negara pengimpor. Misalnya saja kasus di Indonesia, udang yang diimpor ke AS banyak yang ditahan karena dianggap sistem pengujian di Indonesia belum Layak Karena itu produk tersebut harus diperiksa ulang. Untuk pengujian itu dkenakan potongan 10% dan nilai barang/komoditi yang diipor (Kompas, 29 Juli 1995). 
Umumnya ekspor komoditi Indonesia harus rnengiladi standar-standar yang diminta pembeli, walaupun sebenamya Indonesia sudah mempunyai standar sendiri. Ekspor kayu lapis misalnya, Indonesia sudah mempunyai standar industri sendiri (SII C404-80) tetapi untuk dapat diterima dipasaran, para eksportir harus mengikuti standar-standar seperti JPIC/JAS-Jepang, BS-Inggris, IHPAAS. DIN-Jerman, yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya personil yang handal dan sumber pendanaan serta perlengkapan seperti Laboratorium yang berkualitas. 
Secara umum ada empat alasan yang membuat gap antara kebijakan dan implementasi dalam upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup dinegara-negara berkembang termasuk Indonesia, yatu: pertama, Inertia – yaitu keadaan tidak ada power/daya akibat kurangnya akses informasi tentang situasi dan tren lingkungan actual. Hal ini terutama terjadi pada para decision maker dan public. Kedua, Uncertainty-yaitu ketidakpastian/kurangnya pengetahuan tentang proses ekologis dan efek-efeknya, implikasinya terhadap eksehatan manusia, produktivitas dan pertumbuhan dan pengetahuan tnetang keuntungan dan biaya potensial dengan diadakannya perlindungan lingkungan yang efektif. Ketida, Publik Sector Trade-Offs. Ketidak pemerintah berkehendak untuk melindungi lingkungan, ia harus berhadapan dengan masalah-masalah seperti sumber pendanaan dan administrasi yang terbatas serta tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang panting. Disamping itu fokus perhatian para pembuat keputusan seringkali lebih terarah pada isu-isu manajernen ekonomi secara makro. Keempat Private Sektor Cost, ketica pemanfaatan SDA bedaku secara babas atau dencjan subsidi dan polusi terhadap lingkungan hidup soma tak terkendali dipandang sebagai hak-hak yang sudah ada existing right pemilik-pernilik perusahaan (para pelaku industri) mempunyai keinginanikepentingan untuk meneruskan keadaan status quo dan mereka sering berpendapat bahwa proteksi lingkungan akan secara langsung menimbulkan konsekuensi-konsekuensi ekonomi. 

Kesimpulan 
Secara umum masalah lingkungan dan perdagangan dikartkan dengan munculnya standardisasi lingkungan, rnasih merupakan hubungan trade-oft. Untuk mendapatkan yang satu relatif harus mengorbankan yang lainnya. karena itu kepentingan-kepentingan ekonomi kerapkali menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan. 
Untuk mengantisipasi gencarnya tuntutan negara-negara maju mengenai standardisasi baik itu standar manajemen mutti maupun yang berkaitan dengan lingkungan, beberapa negara berkembang termasuk Indonesia mengadopsi sejumlah standar-standar internasional. Di satu sisi negara-negara berkembang terus mengandalkan sumber daya alamnya untuk diekspor ke negara maju karena memang sektor ini bisa mendatangkan devisa, sementara di sisi lain negara-negara maju mempunyai kekuatan secara ekonomi yang cukup memadai untuk tidak trnemaksanya melakukan eksploitasi sumberdaya alamnya. Negara-negara berkembang tidak dapat mengadopsi level kualitas lingkungan seperti di negara-negara mu karena hal itu berarli akan mengurangi pendapatan moneter dan memperkecil kapasitas untuk mendukung penduduknya. Munculnya kepedulian yang menonjol di negara-negara mOu untuk mengetakan standardisasi lingkungan telah menimbulkan cost tarnbahan dalam proses produksi, terutama untuk jenis industri yang berbasis pada SDA maupun yang berpotensi untuk mengeluarkan polusi. Untuk rnengurangi beban biaya tarnbahan tersebut beberapa industri dan negara maju terbang’ ke negara berkernbang yang memiliki standar lingkungan yang longgar. Sehingga industi-industri tersebut tidak terlalu repot memikirkan teknologi pengolah limbah yang cukup mahal. Kecenderungan tadi mendapat momentum ketika di tahun 1980-an sejumlah industri pestisida di negara maju mengalir ke negara berkembang. Industri tersebut mendapat sambutan hangat di negara berkembang yang sedang gencaraencamya dengan revolusi hijaunya dan dalam rangka untuk mendorong angka pertumbuhan ekonominya, sehingga tidak memperdulikan bahaya lingkungan yang ditimbulkannya. 
Daya saing internasional dipengaruhi oleh tingkat standar lingkungan yang dianut Untuk rnemungkinkan suatu persaingan yang fair maka negara-negara yang bersaing mengadopsi standar yang tinggi atau samasama mengadopsi standar yang rendah. Padahal perbedaan standar adalah scsuatu yang alamiah. Pemaksaan nitai tadi ke negara lain yang dilakukan atas dasar kekuasan state power yang dimiliki Cara-cara yang lazim adalah dengan menerapkan bentuk-bentuk sanksi perdagangan. Dalam islilah lain fenomena seperti ini disebut sebagai ‘eco yakni bentuk penjajahan yang ditempuh melalui cara-cara yang terkait dengan lingkungan.
Dalam era perdagangan bebas, lingkungan menjadi salah sat fakla untuk membatasi lalu lintas perdagangan antamegara Secara numatif pembatasan dimaksudkan untuk melindungi kualitas ingkungan hidup global dad efek-efek negatif yang muncul dan derasnya arus perdagangan dunia Pengkaitan ingkungan dengan strategi perdagangan terutarna digunakan oleh negara-negara mu. Dad sudut pandang negara-negara berkembang kebijakan seperti dipandang lebih sebagai po dagang negara-negara maju untuk dengan sengaja membatasi akses perdagangan internasional dari negara-negara berkembanq terutama jenis komoditi yang berbasiskan SDA dan padat karya. Pada jenis komoditi ini sebenarnya negara-negara berkembang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara maju. Sehingga muncul istilah disguissed non tariff trade barrier, dimana Iingkungan dilihat sebagai hambatan non taut yang tersamar dalam perdagangan. 
Aspek lingkungan sebagai pembatas perdagangan internasional muncul dengan berkembangnya standardisasi perdagangan yang memuat aspek penilaian tentang manajemen lingkungan. Standar-standar internasional tersebut adalah Ecolabelling dan ISO 14000. Perbedaan /SO 14000 dengan ecolabelling yang diperkenalkan ITTO terletak pada bidang cakupannya. Sertifikasi ecolabelling difokuskan pada produkproduk kayu yang berasal dari sumberdaya hutan. Sedangkan sertifikasi dalam rangka ISO 14000 akan mencakup semua produk yang diperdagangkan secara internasional Dengan dalih penyelamatan lingkungan negara-negara maju membuat standar standar tersebut untuk diterapkan pada produk-produk yang diperdagangkan secara intemasional, jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan, make produknya tidak laku dijual di pasar intemasional. 
Dibalik isu lingkungan sebenamya negara-negara maju telah menyiapkan teknologi dan manajemen Iingkungan, agar produknya bisa memenuhi standardisasi lingkungan intemasional. Negara-negara berkembang ‘kelabakan’ karena tidak slap menghadapi standar-standar tersebut. Akhimya negara berkembang membeli teknologi dan sistem manajemen lingkungan dad negara maju. Biaya produksi di negara berkembang menjadi semakin besar, akibat pembelian tersebut. Sebenarnya tanpa adanya standar intemasional tersebut, negara berkembang sudah memiliki standar sendiri yang sesuai dengan mutu yang dibuat oleh negara berkembang sendiri, yang tidak kalah dad negara maju, tetapi standardisasi lingkungan memang sengaja dibuat oleh negara maju untuk membatasi akses perdagangan internasional. Negara berkembang sekali lagi dalam posisi ‘kalah sebelum bertanding’. Mau tidak mau negara berkembang mengadopsi standar-standar tersebut, walaupun terkadang tidak cukup memadai untuk diterapkan dalam berbagai produknya, keadaan ini semacam ‘dipaksakan’ oleh negara maju untuk tetap melanggengkan kekuasaannya dengan pengetahuan yaitu teknologi dan sistem manajemen lingkungan yang mereka miliki. Di satu sisi negara maju tetap bisa melanggengkan kapitalnya, disisi lain masalah lingkungan juga bisa diatasi dengan ‘berlindung’ dibalik standardisasi lingkungan internasional. 

DAFTAR PUSTAKA

Baiquni, M dan Susilawardani. 2002. Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia. Yogyakarta : Transmedia Global Wacana.

Brooke, Michael Z dan Peter J. Buckley.1998. Handbook of International Trade Great Britain: MacMilan Publisher Ltd

Escobar, Arturo. 1985. ‘Discourse and Power in Development Michael Foucoult and The Relevance in His Work to The Third World, Alternatives, No.X,

Fakih, Mansour. 2001. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta Insist

Mas’oed, Mohtar dan Riza Noer Arfani. 1992. lsyu-isyu Global Masa Kini, Yogyakarta : Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

Ngani, Nico dan Tontjo Thunay (ed). 1996. Dialog Antara Teolog dan Teknologi, Yogyakarta : Liberty.

Ritzer, George dan Douglas J.Goodman. 2003. Teori Sosiologi Modem (Terj), Jakarta : Predana Media, Jakarta.

Rothery, Brian. 1996. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000, Jakarta : PT.Pustaka Binaman Pressindo.

Sumarsono, Otto, 1991. Indonesia dalam Kancah lsu Lingkungan Global, Jakarta Gramedia,

Susilo, Zumrotin K. 1995. Konsumen Hijau, Pola Hidup Berwawasan Lingkungan, Jakarta : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Sumardjan, Effendy A. 1995. Tinjauan Politik dan Ekonomi Terhadap Isu Global Lingkungan, Seminar Nasional KSL-Fak. Kehutanan, UGM, Yogyakarta, tanggal 18 Desember 1995

UNEP (United Nations Environment Programme). 1989. Register of International Treaties and Other Agreements in the Fields of the Environment. Nairobi,

World Development Report. 1992: Development and the Environment, World Bank. Oxford University Press